PENUTURNEWS.ID – Babinsa Koramil 1018-01/Sepang, Serma Siswanto, mewakili Danramilnya menghadiri kegiatan Konsultasi Publik (Konsulpub) Sertifikasi Awal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bumi Hijau Prima yang digelar di Hotel Neo Palma Palangka Raya, Jumat (10/7/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPHL Wilayah XII Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga adat, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga manajemen PT Bumi Hijau Prima dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Provinsi Kalimantan Tengah.
Forum ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses Sertifikasi Awal Pengelolaan Hutan Lestari. Selain memenuhi persyaratan sertifikasi, konsultasi publik juga bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan.
Babinsa Koramil 1018-01/Sepang, Serma Siswanto, mengatakan bahwa keterlibatan seluruh unsur dalam konsultasi publik merupakan bagian penting untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berjalan sesuai aturan dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Konsultasi publik ini bukan sekadar memenuhi tahapan sertifikasi, tetapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, harapan, maupun kritik secara terbuka. Dengan begitu, pengelolaan hutan dapat berjalan secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Serma Siswanto.
Ia menambahkan, kehadiran TNI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap terciptanya komunikasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, sehingga potensi permasalahan di lapangan dapat diminimalkan sejak dini.
Sementara itu, dalam pemaparannya, pihak PT Bumi Hijau Prima menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Perusahaan juga menyatakan siap menerima seluruh masukan yang disampaikan peserta sebagai bahan penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Peserta yang hadir memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan berbagai saran, masukan, serta pandangan terkait pengelolaan kawasan hutan. Seluruh aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi landasan dalam membangun tata kelola kehutanan yang lebih baik, menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, lancar, dan kondusif. Diharapkan hasil konsultasi publik ini mampu memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Pendim/Redaksi Penuturnews.id]
Komentar ditutup.