KUALA KURUN – Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas (Gumas) saat ini, secara intens melakukan pengawasan dan mendukung kinerja pemerintah daerah setempat agar berjalan dengan efisien dan maksimal.
Kepala Inspektorat Kabupaten Gumas, Dihel, menjelaskan fungsi kontrol Inspektorat dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terutamanya pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di wilayah setempat.
“Perangkat daerah harus melakukan program kegiatan yang benar-benar terencana, diukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari memperhatikan kualitas pekerjaan, tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta pencatatan aset dengan berpedoman pada aturan yang berlaku,” ucap Dihel, dikomfirmasi, Rabu 14 Agustus 2024.
Dihel menuturkan, program dan kegiatan pada penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, sambung mantan kepala Diskominfo Gumas ini menjelaskan, yang perlu dilakukan optimalisasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan APBD 2024.
“Kami dalam hal ini, mengawasi dan memberikan petunjuk (konsulting) kepada seluruh perangkat daerah, agar bijak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sehingga, perangkat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dalam mendukung program strategis pemda, baik itu fisik maupun keuangan,” timpalnya.
Dijelaskannya, dibutuhkan keselarasan, skala prioritas, tujuan dan sasaran, arah kebijakan serta visi dan misi, bagi perangkat daerah melakukan perencanaan program dan kegiatan.
“Pada intinya, program dan kegiatan itu harus sesuai. Mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran dan realisasinya,” ungkapnya.
Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada pelaksanaan APBD murni dan perubahan tahun 2024 ini.
“Pengendalian dan pengawasan program tersebut, ditambahkannya, juga dapat dilakukan melalui koordinasi internal seluruh perangkat daerah secara rutin,” tutup Dihel. [red]
Komentar ditutup.