Sejumlah kendaraan berat saat melalui antrian panjang mengular di jalur Kurun Palangka Raya tepatnya di Desa Pematang Limau, Jumat (21/03/2025).
KUALA KURUN, PENUTURNEWS.ID – Jalan Lintas Kurun Palangka Raya wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) masih didominasi oleh truk-truk kapasitas besar milik dari perusahan besar swasta (PBS) dari yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan hingga kehutanan yang melalui jalan lintas umum Kurun-Palangka Raya.
Menangapi itu, Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas meminta dengan angkutan trusk PBS yang masih beroperasi, supaya memperhatikan aspek keselamatan masyarakat para penguna jalan.
Baca Lagi : Jaya S Monong: Bagi Oknum Tidak Dukung Program Akan Dipublis
“Kami meminta dengan para truk-truk dari PBS yang melintasi jalan Kurun Palangka Raya, mulai dari perusahan yang bergerak dibidang pertambangan, perkebunan hingga kehutanan, agar bisa memperhatikan aspek keselamatan masyarakat selaku penguna jalan umum,” tegas Wakil Ketua I DPRD Gumas Nomi Aprilia, Minggu (23/03/2025).
Selain itu, kata politisi dari partai PDIP ini menyebut, truk angkutan batu bara serta truk angkutan CPO kerap terlibat dalam kecelakaan, paling parah lagi minyak CPO kerap tumpah. Bahkan jika kondisi ini berulang, maka ada penindakan kepada sopir harus dilakukan, dan korban bisa melayangkan gugatan kepada pihak-pihak terkait.
“Akibat dari tumpahan hasil angkutan seperti batu bara yang menumpuk dipingir jalan, kemudian ditambah lagi truk CPO sering tumpah dari tangki maka dapat membuat jalan jadi licin, sehingga sangat membahayakan bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Lagi : Pemkab Gumas Tetap Perhatikan Jalan dan Jembatan
Oleh karena itu, tambah dia, bagi sopir truk-truk angkutan yang dinilai nakal dan kerap ugal-ugalan di jalan umum. Sehingga, politisi dari Dapil I ini meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas kepada mereka yang melakukan hal tersebut yang dapat mencidrai penguna jalan.
“Kalau terus dibiarkan hal seperti itu, maka kami meminta agar pihak yang berwenang harus menindak tegas, karena sangat membahayakan masyarakat di jalan umum, maka dari itu pihak PBS juga harus ada pengawasan kepada para sopir,” demikian Nomi. [red]
Komentar ditutup.