PALANGKA RAYA, Penuturnews.id – Pembangunan ruang belajar darurat di SDN Tumbang Lampahung, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, yang dilakukan secara swadaya oleh warga dan guru, menuai sorotan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, publik hingga netizen.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gumas, Aprianto, merespons isu tersebut dengan mengunggah klarifikasi di media sosial.
Dalam klarifikasinya di media sosial pribadinya Uluh Itah, Aprianto menyatakan, bahwa pihaknya sudah mengetahui kondisi ruang kelas di sekolah tersebut sebelum viral dan telah merencanakan pembangunan pada tahun anggaran 2026.
“Sebelum viral sebenarnya sudah menjadi perhatian kami, dan akan kami rencanakan di anggaran tahun 2026. Ruang yang dibutuhkan ada dua kelas, tapi karena pengerjaan memerlukan waktu lama, kami anggarkan tahun depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan darurat yang dilakukan bulan Juli lalu merupakan inisiatif komite dan pihak sekolah, mengingat keterbatasan waktu dan anggaran di perubahan APBD 2025. Disdikpora, kata dia, mengurus 178 SD, 58 SMP, serta 13 TK/PAUD, sehingga ada prioritas tertentu dalam pembangunan sarana.
Sementara itu, Kepala SDN Tumbang Lampahung, Friskila, menjelaskan bahwa pembangunan ruang belajar darurat dilakukan agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar, tanpa maksud menyudutkan pihak manapun.
“Kami memutuskan membangun ruang darurat untuk kelas V melalui dana komite, guru, dan masyarakat. Bangunan ini jauh dari layak, tapi anak-anak tetap bisa belajar sambil menunggu pembangunan permanen,” ulasnya.
Orang tua wali murid, Mamah Cika, mengeluhkan ruang darurat berdinding seng membuat anak-anak kepanasan, apalagi dengan program full day school hingga sore. “Ruangan panas dan tidak layak seperti sekolah lain. Kami berharap Pemda Gunung Mas segera membangun ruang yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, upaya media ini untuk mewawancarai langsung Kadisdikpora Gunung Mas tidak mendapat respon positif, secara tatap muka karena alasan rapat, dan komunikasi via telepon maupun WhatsApp juga tidak dibalas secara serius.
Kasus ini mengundang diskusi publik hingga netizen menyebut penggangaran itu gara-gara viral saja dan, sebagian menilai klarifikasi pejabat publik seyogyanya disampaikan melalui media yang sama sebagai bentuk hak jawab, bukan lewat media sosial pribadi atau media lain.
Saran ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
- WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
- Ikuti Kami di TikTok : https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Pky/red]
Komentar ditutup.