![Puluhan petugas dari Polres dan Kodim mengamankan aksi demo. [Foto : ist]](https://i0.wp.com/penuturnews.id/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-30-at-13.19.11.jpeg?fit=796%2C631&ssl=1)
SAMPIT, Penuturnews.id – Aksi demonstrasi puluhan warga mengguncang Desa Bapinang Hilir Laut (BHL), Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pada Senin (29/9/2025). Massa mendatangi balai desa untuk menuntut Kepala Desa BHL, Kadriansyah segera mundur dari jabatannya.
Tuntutan warga dipicu dugaan manipulasi dalam pembagian tanah di wilayah perbatasan Kelampan yakni antara Desa BHL dan Bantian. Warga menilai tanah yang seharusnya menjadi hak rakyat justru dialihkan kepada oknum pejabat kecamatan dan aparat penegak hukum.
“Kades mulai hari ini tidak boleh lagi menjabat, ganti semua!” teriak salah seorang warga demontrasi.
Meski tensi massa sempat meninggi, aksi tetap berlangsung damai. Aparat TNI/Polri bersama staf kecamatan yang diwakili Kasi Trantib serta pasukan Batamad disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga aksi selesai.
Sementara itu, Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, membenarkan adanya penyampaian aspirasi warga terkait kebijakan kepala desa. Menurutnya, salah satu persoalan yang disorot masyarakat memang berkaitan dengan pembagian lahan.
“Jadi kemarin ada penyampaian aspirasi dari masyarakat Desa Bapinang Hilir Laut. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa terhadap kinerja selama ini. Beberapa poin yang disoroti, salah satunya adalah tentang kebijakan yang menurut warga tidak sesuai,” jelas Dedi saat diwawancarai, Selasa (30/9/2025).
Dedi mengungkapkan, dalam pertemuan sebelumnya, pihak desa dan masyarakat sebenarnya sudah sepakat untuk menata ulang kebijakan tersebut. Namun, sebagian warga tetap bersikeras menuntut kepala desa mundur.
“Itulah yang mereka tuntut, kebijakan desa bagi-bagi tanah itu yang menurut mereka kurang pas. Kemarin disepakati untuk ditata ulang, tapi sampai sekarang warga masih menuntut kepala desa mundur,” tambahnya.
Ia menegaskan, pihak kecamatan belum bisa mengambil keputusan final terkait tuntutan warga. Masalah ini akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim.
“Untuk hal itu prosesnya kita akan minta petunjuk dari DPMD. Karena mereka yang bisa menjawab semua itu. Intinya warga tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa,” ujarnya.
Dedi berharap konflik ini dapat segera diselesaikan melalui musyawarah dengan semangat kebersamaan.
“Harapan kita, masalah ini bisa segera terselesaikan. Kebijakan yang salah ayo diperbaiki sama-sama, dengan musyawarah yang baik dan seksama. Intinya kita ingin memajukan pembangunan desa-desa yang ada di wilayah kita,” pungkasnya.
Saran kita, ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di
- WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
- TikTok : https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[ri/red]
Komentar ditutup.