PENUTURNEWS.ID – Persoalan overkapasitas masih menjadi tantangan serius yang dihadapi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalimantan Tengah. Di tengah keterbatasan anggaran dan minimnya jumlah petugas, meningkatnya jumlah penghuni membuat beban pelayanan dan pengamanan semakin berat.
Kondisi tersebut mengemuka saat kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya. Dalam kesempatan itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini masih membayangi pelaksanaan tugas pemasyarakatan di daerah.
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, mengungkapkan bahwa kapasitas hunian di sejumlah lapas dan rutan sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah warga binaan yang terus bertambah. Akibatnya, beberapa blok hunian terpaksa menampung penghuni melebihi kapasitas ideal.
Menurutnya, dampak overkapasitas tidak hanya membuat ruang tahanan menjadi sesak. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, pelaksanaan program pembinaan, kegiatan kemandirian warga binaan, hingga pengawasan keamanan di dalam lapas dan rutan.
“Overkapasitas dan kekurangan personel merupakan persoalan nyata yang kami hadapi di lapangan. Namun di tengah berbagai keterbatasan, jajaran pemasyarakatan tetap berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengamanan secara optimal,” ujar I Putu Murdiana.
Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah petugas membuat beban kerja semakin tinggi. Dengan jumlah warga binaan yang terus meningkat, petugas dituntut bekerja ekstra untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan seluruh program pembinaan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan. Berbagai kebutuhan perbaikan fasilitas harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, Kanwil Ditjenpas Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi.
“Kami terus berupaya membenahi fasilitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi. Dengan dukungan berbagai pihak, kami optimistis tantangan yang ada dapat diatasi secara bertahap,” tegasnya.
Kanwil Ditjenpas Kalteng berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dapat membantu mengatasi persoalan overkapasitas, penambahan personel, serta penguatan program pembinaan. Langkah tersebut dinilai penting agar sistem pemasyarakatan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih optimal, aman, dan manusiawi.
“Kami berharap berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satuan kerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan,” pungkasnya.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok : https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Ri/red]
Komentar ditutup.