![[Dok Penuturnews.id]](https://i0.wp.com/penuturnews.id/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-07-at-09.02.24-1.jpeg?fit=1447%2C1087&ssl=1)
PENUTURNEWS.ID – Penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2023-2024 di lingkungan KPU Kota Palangka Raya terus bergerak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya berencana kembali memanggil sejumlah pihak guna memperdalam temuan-temuan yang muncul selama proses penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengungkapkan bahwa pemanggilan ulang diperlukan karena terdapat sejumlah keterangan baru yang berkembang dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan tersebut akan menyasar para komisioner KPU Kota Palangka Raya yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Menurutnya, seluruh komisioner KPU Kota Palangka Raya sudah pernah menjalani pemeriksaan. Namun, hasil pemeriksaan dan barang bukti yang diperoleh saat penggeledahan Kantor KPU Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu memunculkan sejumlah fakta yang masih perlu didalami.
“Sudah, semua sudah diminta keterangan. Nanti dilakukan lagi pemanggilan ulang, karena ada keterangan-keterangan yang berkembang juga dan masih perlu kita dalami dari komisioner-komisioner,” kata Hadiarto.
Tak hanya komisioner KPU Kota Palangka Raya, penyidik juga membuka kemungkinan memanggil pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pilkada. Salah satu yang masuk dalam radar pemeriksaan adalah KPU Provinsi Kalimantan Tengah, terutama terkait dana sharing pelaksanaan Pilkada.
“Mungkin nanti ada dari provinsi yang kita panggil juga, dari KPU Provinsi,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai alur penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang kini menjadi objek penyidikan.
Selain menelusuri penggunaan dana hibah, penyidik juga tengah mendalami dugaan markup anggaran serta kemungkinan adanya persoalan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendalaman itu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan selanjutnya akan mengarah pada berbagai aspek pengelolaan anggaran, termasuk kegiatan pengadaan yang disebut memiliki kemiripan dengan pola kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sejumlah dokumen dan barang bukti yang telah diamankan menjadi bahan utama dalam proses pendalaman tersebut.
Diketahui, kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada ini resmi naik ke tahap penyidikan pada Maret 2026 setelah sebelumnya berada dalam tahap penyelidikan sejak November 2025.
Hingga kini, sekitar 15 orang telah dimintai keterangan, termasuk Ketua KPU Kota Palangka Raya dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Penyidik juga telah menyita sekitar 10 boks barang bukti saat penggeledahan Kantor KPU Kota Palangka Raya pada 28 April 2026.
Barang bukti tersebut meliputi dokumen, laptop, telepon genggam, nota hingga stempel yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pilkada.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok : https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Tr/red]
Komentar ditutup.