![Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, S.E., M.Si, didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dr. Waltiana, M.M. dan Direktur RSUD Kuala Kurun Heriyanto, SKM., M.M. saat audiensi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Jakarta, Rabu (5/8/2026). [Foto : istimewa]](https://i0.wp.com/penuturnews.id/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-08-08-at-19.36.13.jpeg?fit=1536%2C1024&ssl=1)
PENUTURNEWS.ID – Kalau urusan kesehatan hanya menunggu masyarakat sakit baru bergerak, tentu ceritanya bakal panjang. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memilih datang langsung ke pusat untuk membicarakan bagaimana pelayanan kesehatan di daerah bisa dibuat lebih kuat, merata dan tidak sekadar menjadi tempat “berobat setelah sakit”.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, S.E., M.Si, bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gunung Mas didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dr. Waltiana, M.M. dan Direktur RSUD Kuala Kurun Heriyanto, SKM., M.M.
Audiensi itu secara khusus membahas upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas, termasuk bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sinergi dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan di daerah.
Salah satu persoalan yang ikut dibawa ke meja Menteri Kesehatan adalah masih terbatasnya sumber daya manusia kesehatan di Gunung Mas, terutama dokter spesialis dan dokter gigi. Selain SDM, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Kuala Kurun juga menjadi perhatian.
Dengan kata lain, yang dibicarakan bukan cuma soal gedung dan alat kesehatan, tetapi juga siapa yang akan mengoperasikan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa sistem kesehatan nasional perlu mengubah cara pandang. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya sibuk mengobati masyarakat yang sudah sakit, tetapi harus lebih banyak bergerak menjaga masyarakat agar tetap sehat.
“Kita harus mengubah paradigma, bukan hanya mengobati yang sakit, tetapi menjaga masyarakat agar tetap sehat,” tegas Budi Gunadi Sadikin.
Persoalan pemerataan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian. Menkes menjelaskan bahwa pembangunan dan pelayanan Puskesmas memiliki standar yang harus diperhatikan. Salah satunya, satu Puskesmas maksimal melayani sekitar 25.000 penduduk.
Selain itu, akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan juga tidak boleh dibuat seperti perjalanan ekspedisi. Jarak tempuh dari wilayah terjauh menuju fasilitas kesehatan ditargetkan maksimal sekitar dua jam.
Pemerintah pusat, lanjut Menkes, juga terus menyiapkan berbagai program untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di seluruh Indonesia. Meski Kementerian Kesehatan menghadapi efisiensi anggaran, program prioritas peningkatan mutu pelayanan kesehatan dipastikan tetap berjalan.
Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Kemenkes merencanakan sejumlah langkah besar. Salah satunya adalah peningkatan alat kesehatan di sekitar 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia.
Peralatan yang disiapkan antara lain perangkat laboratorium untuk pemeriksaan darah dan urine, mesin USG, serta peralatan kesehatan gigi. Harapannya, masyarakat tidak selalu harus dirujuk jauh hanya untuk mendapatkan pemeriksaan dasar.
Tak berhenti pada Puskesmas, dukungan juga diarahkan kepada rumah sakit daerah. Kemenkes merencanakan program renovasi terhadap sekitar 450 RSUD di berbagai wilayah Indonesia.
Selain gedung dan alat kesehatan, persoalan tenaga medis juga mendapat perhatian. Pemerintah berencana memberikan tambahan insentif bagi dokter umum dan dokter gigi, menyusul program insentif yang sebelumnya telah diberikan kepada dokter spesialis.
Diwaktu yang sama, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong pun mendorong, agar kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Sebab, bagi masyarakat Gunung Mas, pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.
“Intinya masyarakat sekarang tidak ingin terlalu jauh mencari fasilitas kesehatan, tidak ingin lama menunggu dokter, dan tentu saja berharap ketika datang ke rumah sakit atau Puskesmas, pelayanan yang diterima semakin lengkap dan berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kurun Heriyanto menjelaskan, persoalan SDM kesehatan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar menambah bangunan. Rumah sakit boleh diperbesar, alat kesehatan boleh ditambah, tetapi tanpa tenaga medis yang memadai, pelayanan tentu belum bisa maksimal.
“Karena itu, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab untuk menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Harapannya, sinergi tersebut dapat membuka jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan maupun akses masyarakat,” pungkasnya.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Klk/Red]
Komentar ditutup.