PENUTURNEWS.ID – Pemerintah menyiapkan ekspansi fiskal melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Di tengah kenaikan belanja tersebut, Presiden Prabowo Subianto memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen, sembari menekan defisit dan memperketat efisiensi anggaran.
Arah kebijakan fiskal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Target Ekonomi 6 Persen, Defisit Diturunkan
Prabowo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada di angka 5,4 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai enam persen. Angka itu lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” kata Prabowo.
Menariknya, target pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut dibarengi dengan upaya menurunkan defisit anggaran. Pemerintah memproyeksikan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar 2,68 persen.
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan anggaran sebesar Rp671,2 triliun, turun dari Rp689,1 triliun pada APBN 2026.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan kesehatan fiskal.
“Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang,” ujarnya.
Delapan Prioritas Nasional Jadi Arah RAPBN 2027
Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan dan kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan infrastruktur, perumahan serta ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; hingga penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM, sekaligus meningkatkan dukungan bagi petani, nelayan, guru dan pekerja rentan.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” tegas Prabowo.
Sejumlah indikator kesejahteraan juga ditargetkan membaik. Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,30-4,87 persen, sedangkan rasio Gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367.
Indeks Modal Manusia juga ditargetkan mencapai 0,575.
Asumsi Ekonomi 2027
Untuk menopang target tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai 75 dolar AS per barel. Sementara lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Namun, pemerintah menyadari target tersebut harus dicapai di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, harga energi, suku bunga global dan tekanan perdagangan internasional.
Meski demikian, pemerintah menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan pada semester pertama 2026. Hingga akhir Juli, pendapatan negara disebut tumbuh 21,3 persen, sementara belanja negara tumbuh 18,2 persen dengan defisit 0,91 persen terhadap PDB.
Efisiensi Pengadaan Jadi Sumber Ruang Fiskal
Salah satu strategi pemerintah untuk memperluas ruang fiskal adalah memangkas belanja yang tidak efisien, terutama melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah menilai pengadaan barang yang sama secara terpisah membuat daya tawar pemerintah melemah. Dengan pembelian secara bersama, harga diharapkan dapat ditekan.
Data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43 persen pada 2026.
Jika efisiensi hingga 30 persen dapat diterapkan terhadap belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun, pemerintah memperkirakan terdapat potensi penghematan sekitar Rp360 triliun per tahun.
Salah satu contoh yang disampaikan Prabowo adalah pengadaan layar pintar interaktif. Harga yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 juta per unit dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta, termasuk pengiriman dan pemasangan, setelah dilakukan konsolidasi.
“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama,” kata Prabowo.
Pemerintah bahkan berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan memperkuat sistem digital untuk meningkatkan transparansi, kompetisi serta akuntabilitas.
10 Ribu Puskesmas Akan Direnovasi
Efisiensi anggaran tersebut diarahkan kembali kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Mulai 2027, pemerintah berencana merenovasi 10 ribu Puskesmas yang tersebar di 7.280 kecamatan. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar sesuai kebutuhan wilayah.
Daerah tertinggal, terdepan dan terluar akan mendapatkan dukungan lebih besar.
Selain itu, 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat juga akan direnovasi dan ditingkatkan. Seluruh program tersebut ditargetkan selesai paling lambat 2030.
“Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan ambulans udara menggunakan helikopter maupun pesawat kecil untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Bahkan, konsep tim dokter terbang turut dipertimbangkan.
RSUD Diperkuat, Kekurangan Dokter Jadi Sorotan
Pemerintah juga akan memperkuat rumah sakit daerah agar masyarakat tidak harus bepergian jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Pemerintah sebelumnya telah membangun 66 rumah sakit di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar, dengan 22 di antaranya disebut telah beroperasi.
Pada 2027, pemerintah akan melanjutkan revitalisasi ratusan RSUD, terutama untuk memperkuat layanan kanker, jantung, stroke dan ginjal, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Namun persoalan fasilitas tidak berdiri sendiri. Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membuka sembilan fakultas kedokteran baru dan memperluas program pendidikan spesialis serta subspesialis.
Pemerintah bahkan mempertimbangkan penggunaan dokter asing secara terbatas untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis.
Sekolah Rusak Ditargetkan Tuntas 2029
Perhatian yang sama diberikan kepada sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat 2029.
Prabowo menyoroti masih adanya sekolah dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak hingga ruang kelas yang tidak aman.
“Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan bertahun-tahun,” katanya.
Digitalisasi pendidikan juga dipercepat melalui penyediaan layar pintar interaktif (IFP). Pada akhir 2026, setiap sekolah ditargetkan memiliki empat ruangan yang dilengkapi perangkat tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan pembelajaran jarak jauh melalui studio guru agar tenaga pendidik berkualitas dapat menjangkau sekolah di berbagai daerah.
Indonesia Ingin Menentukan Harga Komoditas Sendiri
Transformasi ekonomi RAPBN 2027 juga diarahkan kepada penguatan posisi Indonesia di pasar komoditas global.
Pemerintah berencana membangun bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Indonesia merupakan produsen besar kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi dan karet. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut selama ini banyak ditentukan melalui bursa internasional.
“Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Keadaan ini harus berani kita ubah,” kata Prabowo.
Pemerintah juga akan membangun Indonesia Reference Price untuk berbagai komoditas utama nasional.
BUMN Tidak Produktif Dipangkas
Reformasi turut menyasar perusahaan negara. Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN produktif paling banyak sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026.
Selain BUMN, pemerintah akan mengoptimalkan aset negara berupa tanah, gedung, jaringan dan fasilitas yang belum dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Kepemilikan strategis tetap berada di tangan negara, sementara pengelolaannya diarahkan agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi.
Energi Surya Didorong Gantikan Pembangkit Diesel
Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan 100 gigawatt PLTS dalam jangka panjang.
Pada 2026, pembangunan PLTS ditargetkan mencapai 30 gigawatt, sementara sekitar 13 gigawatt pembangkit diesel direncanakan dihentikan secara bertahap.
Kebijakan ini terutama menyasar wilayah kepulauan yang selama ini bergantung pada pasokan solar. Pemerintah menilai penggunaan tenaga surya dapat mengurangi biaya distribusi bahan bakar sekaligus menekan impor BBM.
Dalam jangka panjang, setiap desa diharapkan memiliki pembangkit listrik tenaga surya sekitar satu megawatt.
Pembangunan 100 gigawatt PLTS diperkirakan mampu menghemat biaya produksi listrik sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun.
Jakarta dan Bali Disiapkan Jadi Pusat Finansial
Pemerintah juga menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang akan dikembangkan pertama di Jakarta, kemudian diarahkan ke Bali.
PFII diproyeksikan menjadi pusat investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional.
Sektor yang akan dikembangkan mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, bursa karbon, fintech, family office, treasury center, bullion hingga manajemen investasi.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas perpajakan, golden visa dan kemudahan perizinan, dengan tetap mempertahankan aturan antipencucian uang serta transparansi pemilik manfaat.
Giant Sea Wall Pantura Jadi Proyek Jangka Panjang
Untuk membiayai proyek strategis jangka panjang, pemerintah menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF).
Salah satu proyek yang akan didukung adalah pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Pantai Utara Jawa.
Tanggul laut raksasa tersebut dirancang untuk melindungi puluhan juta masyarakat di sepanjang Pantura sekaligus mengamankan puluhan ribu hektare kawasan dari ancaman kenaikan permukaan laut.
Proyek tersebut juga diarahkan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pembangunannya diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun dan dibagi menjadi 15 segmen dari Banten hingga Gresik.
Satu Juta Motor Listrik Disiapkan
Pemerintah juga mendorong elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM dan impor energi.
Insentif akan disiapkan untuk mendorong produksi satu juta motor listrik buatan Indonesia.
Pemerintah memperkirakan biaya penggunaan motor listrik dapat lebih rendah hingga 50 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Selain mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, program tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan industri baterai, komponen, perangkat lunak dan layanan purnajual.
“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus. Pertama, penghematan bagi rakyat,” ujar Prabowo.
Sensus Ekonomi Jadi Fondasi Data
Di tengah besarnya agenda tersebut, pemerintah menilai kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan fiskal.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu fondasi pembaruan data ekonomi nasional. Sebanyak 251 ribu petugas diterjunkan ke seluruh desa hingga akhir Agustus 2026.
Data tersebut akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan kebijakan dan memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
RAPBN 2027 sementara menggunakan asumsi PDB sebesar Rp27.987 triliun. Besaran ini menjadi salah satu dasar penghitungan defisit 2,40 persen terhadap PDB.
Prabowo menilai apabila hasil sensus menunjukkan PDB Indonesia lebih besar dari asumsi, maka rasio defisit terhadap PDB secara otomatis dapat menjadi lebih kecil.
Setiap Rupiah Harus Berdampak
Pada akhirnya, RAPBN 2027 bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Pemerintah ingin kenaikan belanja negara berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi dan kualitas program.
Belanja kesehatan dan pendidikan diarahkan untuk memperbaiki layanan dasar. Sementara hilirisasi, energi terbarukan, digitalisasi, industri, pasar komoditas dan pembangunan infrastruktur disiapkan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Prabowo menegaskan setiap investasi pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dan mendorong transfer teknologi.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Setiap rupiah harus memiliki tujuan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh tingkatan pemerintahan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan mengalihkan anggaran kepada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan,” ujar Prabowo.
Dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, RAPBN 2027 kini membawa dua pesan besar: negara ingin tumbuh lebih cepat, tetapi setiap rupiah anggaran dituntut bekerja lebih keras untuk rakyat.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[RRI/Red]
Komentar ditutup.