PENUTURNEWS.ID – Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka kartu politiknya secara terang-terangan. Presiden ke-7 RI itu menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan kader saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026).
Tak sekadar mengaku sebagai bagian dari PSI, Jokowi bahkan menunjukkan kartu tersebut dan membacakan nomor keanggotaannya di hadapan para kader.
Jokowi mengatakan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Pengakuan itu sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai posisi politiknya setelah sebelumnya status keanggotaannya di PSI belum disampaikan secara terbuka.
“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.
Ia kemudian menunjukkan KTA yang dibawanya dan menyebut nomor keanggotaan S337220257777777.
“Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRt,” ujarnya.
Menurut Jokowi, Bandung dipilih sebagai tempat untuk membuka status keanggotaannya karena struktur Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) PSI di Kota Bandung telah mencapai 100 persen.
Bukan Sekadar Soal KTA
Di balik pengungkapan KTA tersebut, perhatian kemudian bergeser pada dampak politik kehadiran Jokowi di tubuh PSI.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai keberadaan Jokowi berpotensi menjadi magnet bagi kader dari partai lain yang memiliki kedekatan politik dengannya.
Arifki menyebut kader yang loyal kepada Jokowi tetapi merasa tidak memperoleh ruang di partai asalnya, termasuk dari PDI Perjuangan (PDIP), dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan PSI.
Menurut dia, salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan adalah ruang kompetisi internal. Ia menilai PSI sebagai partai yang relatif lebih baru memiliki tingkat persaingan internal yang berbeda dibandingkan partai mapan seperti PDIP.
“Kalau misalnya kelompok-kelompok di PDIP yang selama ini enggak mendapatkan tempat di PDIP dan loyal dengan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi kader PDIP sebelumnya, maka mereka ini berpotensi untuk migrasi ke PSI,” kata Arifki dalam program Tribunnews On Focus, Senin (28/9/2026).
Ia menambahkan, perpindahan tersebut bukan sesuatu yang otomatis terjadi, melainkan bergantung pada kalkulasi politik masing-masing kader.
Pandangan serupa mengenai kemungkinan pengaruh Jokowi terhadap perpindahan kader ke PSI sebelumnya juga pernah disampaikan Arifki. Ia menekankan bahwa pengaruh Jokowi sebaiknya dilihat sebagai salah satu faktor, bukan satu-satunya penyebab migrasi kader.
PSI Mulai Menyusun Mesin Politik
Jokowi sendiri dalam Rakorda PSI Bandung tidak hanya berbicara soal status keanggotaannya. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah.
Menurut Jokowi, struktur partai tidak cukup hanya terbentuk di atas kertas. Mesin politik harus benar-benar bergerak dan hadir di tengah masyarakat.
Ia meminta kader PSI membangun hubungan dengan berbagai komunitas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga kelompok perempuan.
Bagi Jokowi, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperkenalkan PSI sekaligus membangun dukungan politik.
Jokowi juga menyinggung perkembangan struktur PSI di berbagai tingkatan. Ia menyebut struktur DPW telah terbentuk di seluruh Indonesia, sementara pembentukan DPD, DPC dan DPRt masih terus berjalan.
Pesannya cukup jelas: struktur partai harus hidup, bukan sekadar tercatat.
NasDem Ikut Disorot
Arifki juga melihat dinamika partai politik menjelang Pemilu 2029 tidak hanya akan berkutat pada PSI dan PDIP.
Ia menyoroti Partai NasDem yang menurutnya menghadapi tantangan dalam menyiapkan figur yang dapat menjadi daya tarik utama menuju Pilpres 2029.
Menurut Arifki, kondisi tersebut dapat membuat para politisi yang ingin maju sebagai calon legislatif maupun tokoh yang ingin membangun karier politik harus semakin memperhitungkan figur dan kendaraan politik yang tersedia.
Namun, persoalan pencalonan menuju 2029 sendiri masih sangat dinamis. Arifki dalam pernyataan lain pada September 2026 juga menekankan bahwa figur dengan dukungan publik tetap membutuhkan akses terhadap mekanisme pencalonan dan dukungan partai politik.
Dengan Jokowi kini secara terbuka menunjukkan identitasnya sebagai kader PSI, peta hubungan antarpartai pun kembali menjadi perhatian.
Bagi PSI, kehadiran Jokowi menjadi bagian dari konsolidasi menuju Pemilu 2029. Bagi kader partai lain, terutama mereka yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi, perkembangan tersebut dapat menjadi salah satu faktor dalam menentukan langkah politik masing-masing.
Yang sudah pasti, satu kartu yang ditunjukkan Jokowi di Bandung telah membuka babak baru dalam dinamika politik PSI.
Kini bukan lagi soal apakah Jokowi berada di PSI. Ia sendiri yang menunjukkan kartunya. Persoalan berikutnya adalah seberapa jauh kehadiran tersebut akan memengaruhi konsolidasi dan perpindahan kekuatan politik menuju 2029.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Tribun/Red]
Komentar ditutup.