PENUTURNEWS.ID – Sebelum pena menyentuh kertas dan Nota Kesepakatan resmi diteken, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas lebih dulu membongkar sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Catatan tersebut disampaikan melalui juru bicara Banggar DPRD Gumas, Iceu Purnamasari, dalam Sidang Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Gumas, Selasa (11/8/2026).
Dalam laporannya, Banggar tidak hanya berbicara soal angka-angka dalam dokumen anggaran. Sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat ikut disoroti, mulai dari kondisi jalan, pelayanan kesehatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pola penganggaran di setiap perangkat daerah.
Katanya, pertama soal jalan. Pemda melalui perangkat daerah terkait diminta meningkatkan intensitas pemeliharaan jalan sekaligus mempercepat penanganan lubang-lubang yang masih tersebar di wilayah Kota Kuala Kurun maupun sejumlah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
“Kami menilai kondisi jalan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Jalan yang rusak dan berlubang menyangkut keselamatan sekaligus kenyamanan masyarakat yang setiap hari menggunakannya,” katanya.
Karena itu, pemeliharaan jalan diminta tidak hanya dilakukan ketika kerusakan sudah parah. Penanganan secara rutin dan cepat dinilai penting agar kerusakan tidak semakin meluas dan membebani anggaran di kemudian hari.
Kedua, ujarnya pelayanan kesehatan. Banggar juga meminta adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien disebut perlu terus dievaluasi.
“Pesan kami fasilitas kesehatan bukan hanya soal gedung dan peralatan, tetapi juga bagaimana masyarakat dilayani ketika datang membutuhkan pertolongan,” ungkapnya.
Lalu ujarnya, Ketiga, PAD jangan asal dikejar. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Banggar mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali berbagai potensi PAD yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Namun, upaya tersebut diminta dilakukan secara objektif dan rasional serta tidak sampai menambah beban masyarakat.
“Artinya, PAD memang harus digenjot, tetapi jangan sampai masyarakat yang justru dipaksa menjadi mesin pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, keempat, soal perencanaan anggaran. Ia meminta setiap perangkat daerah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akuntabel dan berbasis kinerja dalam setiap pengajuan program dan anggaran.
Menurutnya, penyusunan KAK tersebut juga diminta memperhatikan rekomendasi hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga setiap program yang diusulkan benar-benar memiliki dasar, target dan manfaat yang jelas.
“Kelima, kegiatan seremonial diminta dipangkas. Ini salah satu catatan yang cukup tegas. TAPD bersama seluruh OPD memangkas bahkan meniadakan kegiatan yang bersifat seremonial, rapat berulang yang tidak esensial, maupun pola kegiatan lama yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” timpalnya
Anggaran yang bisa dihemat dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dialihkan dan difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak, terutama infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Banggar DPRD Gumas tetap memberikan lampu hijau terhadap rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 serta KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah melalui rangkaian pembahasan dan mempertimbangkan berbagai catatan kritis yang telah disampaikan, Banggar pada prinsipnya menyatakan setuju agar kedua rancangan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Klk/Red]
Komentar ditutup.