PENUTURNEWS.ID – Pemerintah pusat diminta segera melunasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Gunung Mas yang belum dibayarkan secara penuh. Bupati Gunung Mas Jaya S Monong bahkan mengingatkan, persoalan ini jangan sampai membuat kesabaran daerah habis.
Pesan itu disampaikan Jaya dalam rapat daring bersama Kementerian Keuangan pada 2 September 2026. Pernyataan tersebut kemudian diunggah melalui akun Instagram pribadinya.
Jaya menegaskan, Pemkab Gunung Mas sudah berulang kali menyampaikan permohonan terkait kurang bayar DBH tahun 2024. Surat terbaru bahkan telah dilayangkan pada 28 Agustus 2026.
Namun, hingga kini, persoalan pembayaran tersebut masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.
“Kami tunggu tindak lanjutnya pertemuan kita. Jangan anggap remeh pertemuan kita. Ingat dan catat, kalau sudah habis kesabaran kami di daerah, tunggu aja waktunya. Sampaikan ke Pak Menteri,” tegas Jaya.
DBH Turun, Daerah Penghasil Masih Menunggu
Kegeraman Jaya bukan tanpa alasan. Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menerima alokasi DBH sebesar Rp81,197 miliar, atau sekitar Rp81,1 miliar.
Angka tersebut turun cukup tajam dibandingkan alokasi DBH tahun sebelumnya yang mencapai Rp320,228 miliar.
Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan, total Alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp278.116.303.000.
Dari jumlah tersebut, komponen DBH mineral dan batu bara menjadi salah satu yang terbesar, dengan nilai sekitar Rp232 miliar.
Ironisnya, menurut Jaya, daerah penghasil sumber daya alam masih harus menunggu haknya dibayarkan.
Pemkab Gunung Mas disebut telah menerima DBH dari pemerintah pusat sekitar Rp9,2 miliar pada 2024. Namun, hingga saat ini belum terungkap secara rinci berapa nilai DBH tahun 2024 yang masih berstatus kurang bayar dan belum diterima Pemkab Gunung Mas.
“SDA Kami Dikeruk, Tapi Daerah Dapat Apa?”
Jaya tak hanya mempersoalkan pembayaran DBH. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya semakin menarik kewenangan pengelolaan sumber daya alam ke tingkat pusat.
Menurutnya, sejumlah kewenangan strategis seperti perizinan pertambangan dan kehutanan telah ditarik ke pemerintah pusat. Sementara itu, daerah penghasil masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
“Kalau bisa ubah itu aturan. Beri kewenangan lagi ke daerah. Jangan otonomi setengah hati. Ini namanya otonomi setengah hati,” ujarnya.
Ia mempertanyakan manfaat yang dirasakan daerah dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya.
“Izin pertambangan semua ditarik ke pusat. Kehutanan ditarik pusat. Sumber daya alam kami dikeruk. Tapi untuk daerah kami apa manfaatnya?” kata Jaya.
Jalan Rusak, Air Bersih Belum Beres
Jaya kemudian menyinggung kondisi infrastruktur di Gunung Mas yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius.
Persoalan jalan rusak hingga keterbatasan layanan air bersih, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani.
“Jalan kami masih rusak, air bersih tidak tersedia dan segala macam yang diperlukan. Jadi otonomi diperluas lah,” katanya.
Bagi Jaya, persoalan DBH bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ia menilai, pembayaran DBH berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali konsep otonomi daerah agar daerah penghasil sumber daya alam memperoleh manfaat yang lebih besar.
Pesan untuk Menteri Keuangan
Di penghujung pertemuan, Jaya kembali meminta agar pesannya disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan.
“Sampaikan ke Pak Menteri Keuangan. Jangan main-main, Pak, dengan kami di Borneo ini,” tegasnya.
Kini, Pemkab Gunung Mas masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat terkait permohonan pembayaran kurang bayar DBH tersebut.
Sebab, bagi daerah penghasil, kekayaan alam bukan hanya soal apa yang diambil dari tanah, tetapi juga apa yang kembali untuk rakyat.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Klk/Red]
Komentar ditutup.