![Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, diwawancarai awak media, Rabu (30/7/2025). [foto ; i/pn]](https://i0.wp.com/penuturnews.id/wp-content/uploads/2025/07/WhatsApp-Image-2025-07-30-at-11.23.12.jpeg?fit=1280%2C720&ssl=1)
PALANGKA RAYA, Penuturnews.id – Isu beras oplosan yang belakangan ini mencuat hingga ke tingkat nasional mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan bahwa praktik beras oplosan merugikan masyarakat karena beras berkualitas rendah dijual seolah-olah berkualitas tinggi.
“Yang disebut dengan beras oplosan itu maksudnya adalah beras dari kualitas medium atau rendah yang dicampur sedemikian rupa sehingga dijual dengan harga beras kualitas super,” jelas Yuas Elko, Rabu (30/7/25).
“Praktik ini dilakukan agar beras bisa dijual lebih mahal dari kualitas aslinya,” lanjutnya.
Menurutnya, ketika beras oplosan masuk ke pasaran, harga menjadi tidak stabil dan merugikan masyarakat. Hal ini karena masyarakat membeli beras dengan harga tinggi namun tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.
Pemerintah sebenarnya telah mengatur harga beras kualitas medium melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dikelola Badan Pangan Nasional dan Bulog. Harga beras medium berkisar antara Rp 12.000 hingga Rp 13.500 per kilogram.
Sementara itu, merek-merek seperti Lahap dan Mayang disebut Yuas sebagai beras lokal yang tidak termasuk dalam kategori premium ataupun medium secara resmi.
“Saya pribadi tidak terlalu mendalami detailnya, karena memang Bulog yang lebih memahami klasifikasi beras-beras tersebut,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov bersama instansi terkait tengah menelusuri dugaan beras oplosan. Dari 20 sampel yang dikumpulkan, delapan sudah diuji dan tujuh di antaranya terindikasi mengandung campuran. Sisanya masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Jika pimpinan memberikan tugas kepada kami untuk turun langsung ke lapangan, hari ini pun kami siap. Namun jika belum, tentu kami akan menyesuaikan dengan regulasi dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” pungkas Yuas.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok : https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[@/red]
Komentar ditutup.