PENUTURNEWS.ID – Pemerataan pegawai hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Senin (7/9/2026), Banggar mendorong pemerintah daerah agar anggaran perubahan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian belanja, tetapi juga menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.
Juru Bicara Banggar sekaligus Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas, Nomi Aprilia, mengatakan salah satu catatan penting berkaitan dengan penataan tata kelola kepegawaian dan sumber daya manusia, khususnya setelah penyesuaian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, besaran porsi belanja pegawai perlu diimbangi dengan kebijakan yang memastikan distribusi aparatur lebih merata, termasuk ke wilayah pelosok kecamatan dan kelurahan terpencil.
“Diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mendistribusikan pegawai secara merata hingga ke pelosok kecamatan dan kelurahan terpencil,” kata Nomi.
Selain pemerataan, Banggar juga mendesak agar sanksi disiplin kehadiran ditegakkan secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Tertib administrasi perizinan serta tugas belajar bagi pegawai juga dinilai perlu diperkuat sebelum masa perkuliahan berjalan.
Pilkades Harus Transparan, Sengketa Hukum Dicegah
Sorotan berikutnya menyasar sektor pemberdayaan masyarakat desa dan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
Banggar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian anggaran perubahan. Nomi mengatakan, anggaran tersebut hendaknya dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas panitia penyelenggara melalui bimbingan teknis.
Di sisi lain, verifikasi kelengkapan administrasi calon kepala desa harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa hukum di kemudian hari.
“Hal ini sangat krusial sebagai langkah mitigasi agar tidak timbul sengketa hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Kesiapsiagaan Bencana Jadi Perhatian
Banggar juga memberikan perhatian serius terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau dan kabut asap yang masih menjadi tantangan di wilayah Gunung Mas.
Pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dan gotong royong lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.
Nomi menilai, penguatan koordinasi tersebut penting agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat sekaligus membantu memutus rantai penyebaran titik api.
“Langkah ini kita melihat dan menilai penting untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus membantu pemutusan rantai penyebaran titik api,” pungkasnya.
Banggar menegaskan, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026, sehingga kebijakan anggaran benar-benar berdampak pada pemerataan pelayanan, kepastian penyelenggaraan pemerintahan desa, dan perlindungan masyarakat.
Mau tau perkembang kabar setiap hari, saran kami ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di :
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Klk/Red]
Komentar ditutup.