PENUTURNEWS.ID, JAKARTA – Belum ada putusan, tapi isu sudah lebih dulu berlari. Kabar yang menyebut artis Nikita Mirzani bakal menghirup udara bebas pada Agustus 2026 mendadak ramai berseliweran di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Isu tersebut mencuat di tengah proses Peninjauan Kembali (PK) yang masih bergulir terkait perkara pemerasan dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap dokter Reza Gladys.
Menariknya, kabar itu justru membuat kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, mengaku terkejut. Menurutnya, hingga kini belum ada dasar yang dapat memastikan kliennya akan bebas pada Agustus mendatang.
“Justru yang menjadi kita kaget itu kenapa bisa bilang di bulan Agustusnya gitu,” kata Usman kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Meski begitu, Usman menegaskan pihaknya tetap optimistis terhadap permohonan PK yang diajukan. Ia menilai pasal yang digunakan untuk menjerat Nikita, yakni Pasal 27B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak tepat diterapkan dalam perkara tersebut.
“Tapi kalau kami tidak kaget kalau misalnya bahwa akan ada isu bahwa ini akan bebas karena yang tadi saya sampaikan pasal yang kami uraikan. Yang kami sajikan dalam permohonan PK itu adalah dengan fakta yang demikian. Ini semua pertimbangannya mengenai fisik loh,” ujarnya.
Usman kemudian memberikan ilustrasi mengenai alasan hukum yang menjadi dasar permohonan PK.
Menurutnya, jika seseorang hanya mengucapkan penilaian terhadap kondisi fisik orang lain, lalu dipidana menggunakan Pasal 27B UU ITE, maka penerapan pasal tersebut patut dipertanyakan.
“Ya, saya mengatakan Anda, mohon maaf Anda jelek, hitam, pendek dan lain sebagainya ya kan. Lalu Anda melaporkan saya dengan Pasal 27B. Saya diputus dengan Pasal 27B. Benar enggak? Enggak benar. Harus dibatalin putusan ini,” tegas Usman.
Saat ini, kata Usman, pihaknya tinggal menunggu hasil sidang PK yang akan diputus sesuai kewenangan Mahkamah Agung.
“Ya, langkah ke depan kita menunggu hasil sidang PK. Semua kan ada di kekuasaannya Mahkamah Agung,” jelasnya.
Jaksa Minta PK Ditolak
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki pandangan berbeda. Dalam persidangan, JPU meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Nikita Mirzani.
Hingga saat ini, proses PK masih berlangsung dan belum ada putusan berkekuatan hukum yang menentukan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak.
Karena itu, kabar ini dilansir dari Tribun.com, mengenai kemungkinan Nikita Mirzani bebas pada Agustus 2026 masih sebatas isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
Ikuti Kami di TikTok :
https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[Tribun/Red]
Komentar ditutup.