![Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono [Foto : Ist]](https://i0.wp.com/penuturnews.id/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-15.07.32.jpeg?fit=1600%2C1200&ssl=1)
PALANGKA RAYA, Penuturnews.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menyarankan, agar beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, jika tidak mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Ia menilai BUMD di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum mampu menjadi penopang kas daerah.
“Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kami menyarankan kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta saja,” ucapnya, Kamis (21/8/2025).
Purdiono mengungkapkan, buruknya kinerja BUMD juga tercermin dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, BUMD hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam audit BPK. Ia berharap agar BUMD dievaluasi dan dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Purdiono menyoroti penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng yang disebabkan oleh ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, bahwa pendapatan daerah sebenarnya stabil, namun masalah muncul ketika DBH yang diharapkan tidak sesuai dengan yang ditransfer, sehingga menyebabkan defisit.
“Sebenarnya penurunan APBD itu di DBH transfer pusat. Kalau pendapatan stabil aja. Jadi kita tidak bisa berharap di DBH. Ketika kita terlalu berharap pada DBH dituangkan di APBD ternyata tidak ditransfer maka itu akan terjadi defisit,” jelasnya.
Sayangnya, hingga saat ini BUMD belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan.
Alih-alih memberikan keuntungan, BUMD justru terus disubsidi melalui penyertaan modal daerah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalteng.
“Nanti kita lihat, kita panggil, kita melihat apa sih permasalahan BUMD tidak bisa jadi penyumbang sehingga mereka selalu disubsidi dari APBD,” lugasnya.
Purdiono menegaskan, bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk menguak persoalan mendasar yang menyebabkan BUMD gagal menjadi penopang keuangan daerah. Dengan RDP ini, diharapkan dapat ditemukan solusi agar BUMD dapat berfungsi optimal dan memberikan kontribusi positif bagi PAD Kalteng.
“Nanti kita akan melakukan RDP apa masalahnya di BUMD. Agar kita mengetahui, agar kita tidak berspekulasi apapun,” pungkasnya.
Saran Kami :
Ikuti juga saluran kami Penuturnews.id di
- WhatsApp:https://whatsapp.com/channel/0029Vb2eyrrL2AU50qx4Oe3h
- TikTok :https://www.tiktok.com/@penuturnews.id?_t=ZS-8vbKXyGjUsT&_r=1
[hd/red]
Komentar ditutup.